Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) sukses gelar Seminar Nasional Kewarganegaraan pada Sabtu(24/8). Seminar tersebut bertema Pendidikan Kewarganegaraan: Dinamika Pemikiran dan Praksis Mewujudkan Warga Negara Demokratis. Bertempat di Amphitarium Kampus 4 UAD, hadir Asosiasi Program Studi PPKn Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA). Selain itu mahasiswa PPKn UAD dan guru PPKn se-DIY juga turut memeriahkan seminar ini.

Ketua Program Studi PPKn UAD, Dikdik Baehaqi Arif, M.Pd., dalam sambutannya mengungkapkan bahwa PPKn UAD sudah empat kali menyelenggarakan seminar nasional tersebut. Ia menambahkan bahwa tahun ini mereka berkesempatan untuk bekerja sama dengan asosiasi program studi PPKn PTMA. Dikdik juga menyampaikan bahwa seminar ini merespon isu darurat politik yang sedang panas di Indonesia saat ini.

Dikdik Baehaqi Arif, M.Pd. (Foto: Humas FKIP UAD)

“Mahasiswa PPKn harus mampu memahami dinamika politik yang terjadi dan berperan aktif dalam menjaga stabilitas demokrasi,” ungkap Dikdik dalam sambutannya.

Pendidikan Kewarganegaraan: Dinamika Pemikiran dan Praksis Mewujudkan Warga Negara Demokratis

Prof. Dr. Karim Suryadi, M.Si., Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia, hadir sebagai pemateri pertama. Dalam materinya, Karim menekankan bahwa demokrasi berakar pada pandangan rakyat yang kritis. Pandangan rakyat memiliki potensi besar untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Selain itu, Karim juga memperingatkan tentang virus demokrasi seperti tribalisme politik, kurangnya edukasi politik, dan munculnya pemimpin yang kurang berpendidikan.

Menurutnya, tidak bisa hanya pemerintah atau presiden yang berperan untuk bertanggung jawab memperbaiki budaya yang menjadi muara sebuah politik, karena budaya tumbuh dari tindakan semua individu. Ia juga menantang peserta seminar untuk merenungkan peran apa yang bisa mereka lakukan untuk mengatasi masalah-masalah demokrasi.

Prof. Dr. Karim Suryadi, M.Si. (Foto: Humas FKIP UAD)

“Pemimpin yang demokratis itu pemimpin yang berdiri di atas keyakinannya dan hadir memberikan harapan,” ungkap Karim mengakhiri materinya.

Perspektif Konstitusional Demokrasi Indonesia

Dr. Triwahyuningsih, M.Hum., Dosen Program Studi PPKn UAD, sebagai pemateri kedua menerangkan tentang Perspektif Konstitusional Demokrasi Indonesia. Secara substansi, dalam materinya menerangkan bahwa materi pendidikan kewarganegaraan saat ini tidak berimbang. Pembahasan materi ada kalanya tidak kontekstual dan kurang eksploratif. Menurutnya, pemahaman kepada peserta didik tentang hak-haknya perlu menjadi sebuah perhatian. Terutama terkait bagaimana cara menguatkan demokrasi di Indonesia yang dapat dimulai dengan bermusyawarah.

Dr. Triwahyuningsih, M.Hum. (Foto: Humas FKIP UAD)

“Demokrasi memang sesuai tradisi kita yaitu bermusyawarah,” ungkap Triwahyuningsih dalam materinya.

Baca juga: Disertasi Camp BK UAD, Percepat Studi Doktoral Dosen

Tantangan dan Strategi Pendidikan Kewarganegaraan

Dr. Phil. Ridho Al-Hamdi, MA., Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hadir sebagai pemateri ketiga. Dalam materinya, Ridho menerangkan terkait problematika pendidikan kewarganegaraan. Ia menyoroti bahwa pendidikan saat ini lebih berorientasi pada aspek kuantitatif, dengan mengabaikan proses yang lebih esensial. Menurutnya masyarakat juga cenderung mengejar kebahagiaan materiil tanpa mempertimbangkan nilai etika dan kritis terhadap globalisasi. Pemerintah, lanjutnya, kerap menganggap warga negara sebagai masyarakat yang paruh tanpa banyak protes. Padahal yang negara butuhkan adalah warga negara yang kritis dan berani mengkritik kebijakan yang tidak sesuai dengan konstitusi.

Dr. Phil. Ridho Al-Hamdi, MA. (Foto: Humas FKIP UAD)

“Warga negara yang sejati, pemilik sah kedaulatan negara, adalah rakyat,” tegas Ridho.

Ridho juga menekankan pentingnya mengedepankan orientasi kualitatif dan etika dalam pendidikan kewarganegaraan. Sehingga generasi Z dan Alpha dapat tumbuh menjadi generasi emas yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga menerapkan sikap kewarganegaraan yang sejati dalam kehidupan sehari-hari.

Pemakalah Terpilih

Seminar nasional kewarganegaraan tersebut berakhir dengan penyerahan Sertifikat Penghargaan kepada dua pemakalah terpilih: (1). Prof. Dr. H. Moh. Bahzar, M.Si (Universitas Mulawarman, Samarinda) dan Farid Fadillah, S.Pd., M.Pd (Universitas 17 Agustus, Samarinda) dengan judul artikel “Strategi dan Model Pendidikan Nilai di Sekolah”. (2). Ella Kusuma Wardani (Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta) dan Lisa Retnasari (Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta) dengan judul artikel “Developing Multicultural Snake and Ladder Media to Actualize Learning to Live Together in Civic Education Subject at Elementary School”.

Prof. Dr. H. Moh. Bahzar, M.Si. dan Ella Kusuma Wardani (Foto: Humas FKIP UAD)

(Ql)