Workshop FKIP UAD, Tingkatkan Sinergi Akademisi dan Birokrasi

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menyelenggarakan Workshop Penyusunan Proposal dengan Pemerintah pada Kamis, (25/09). Kegiatan ini mengusung tema “Penguatan Peran Perguruan Tinggi dalam Proyek Pemerintah” dan membahas aspek birokrasi dalam penyusunan proposal.

Workshop ini berlangsung di Educators Hall Kampus 4 UAD dan dihadiri oleh dosen FKIP UAD. Workshop ini mendorong dosen berkolaborasi secara strategis dengan pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional berbasis riset dan inovasi.

Workshop ini menjadi wadah penting bagi sivitas akademika untuk memahami mekanisme penyusunan proposal yang relevan dengan kebutuhan pemerintah. Kegiatan ini membantu dosen menyusun proposal yang memenuhi standar administratif dan substansial dalam pengajuan program kerja sama.

Dekan FKIP UAD, Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya agenda ini. Sayuti menekankan bahwa dosen-dosen FKIP memiliki peluang besar untuk berkontribusi melalui kolaborasi bersama berbagai mitra, termasuk dinas-dinas dan instansi pemerintah. Dengan demikian, para dosen memperluas wawasan mereka dengan terlibat langsung dalam berbagai proyek di luar hibah internal yang selama ini menjadi fokus utama.

Melalui kegiatan ini, saya berharap Bapak Ibu dosen semakin terbuka terhadap peluang kerja sama yang ada, sehingga dapat menghadirkan program dan proyek yang bermanfaat, tidak hanya bagi pengembangan akademik, tetapi juga bagi masyarakat luas. ungkap Sayuti.

Lebih lanjut, Sayuti menambahkan bahwa proses belajar dalam penyusunan proposal hendaknya diniatkan sebagai bagian dari ibadah. Dengan semangat tersebut, para dosen memperluas kontribusi mereka melalui karya dan kerja sama yang berdampak bagi masyarakat.

Workshop Penyusunan Proposal: Mengharmonisasi Akademisi dan Birokrasi

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber dari PT. Sinergi Visi Utama. Perusahaan ini merupakan konsultan yang berfokus pada pengembangan SDM dan kelembagaan, baik pada sektor publik,swasta maupun masyarakat.

Direktur Kerjasama dan Pelatihan, Fauzan Imas, S.Ip., M.Eng., mengisi sesi pertama. Fauzan menegaskan bahwa pendekatan akademik murni sering berhenti di tataran makro. Ia menjelaskan bahwa birokrat membutuhkan pendekatan teknokratik agar program mereka sesuai dengan dokumen perencanaan. Dengan pendekatan ini, program dapat terhubung langsung dengan RPJMD yang sudah ditetapkan.

Ia menekankan pentingnya dosen beradaptasi dengan kebutuhan birokrat, mulai dari memahami isu yang relevan hingga menyusun proposal yang sesuai regulasi dan berbasis bukti.

Jika proposal sesuai dengan kebutuhan mereka, pemerintah daerah akan menyambut dengan baik. ungkap Fauzan.

Fauzan juga memaparkan strategi penting dalam penyusunan proposal, seperti memastikan relevansi dengan kebijakan, menampilkan kebaruan, menyusun regulasi sebagai dasar hukum, menghadirkan bukti riset, serta menggambarkan dampak nyata bagi pemerintah daerah.

Proposal yang baik, lanjutnya, harus disusun dengan efektivitas anggaran dan dituangkan secara jelas dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kolaborasi lintas disiplin juga menjadi kunci agar proposal tidak hanya memuat sudut pandang tunggal.

Selanjutnya pada sesi kedua menghadirkan Agung Kresna Bayu dari Divisi Riset/Konsultan. Agung menekankan bahwa proyek yang baik adalah proyek yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tim harus terus memperbarui laporan dengan data dan regulasi terbaru.

Agung juga menekankan pentingnya visualisasi menarik, infografis spasial, serta logika berpikir yang detail dan teknis. Ia mendorong tim menyusun laporan dan proposal secara sistematis agar setiap program mudah dipahami dan dinilai oleh pemerintah daerah.

Namun gaya berpikir akademis tetap berjalan seiring pendekatan birokratis. Kita harus mengharmonisasikan kedua perspektif ini dalam penelitian sehingga menghasilkan penyusunan proposal yang holistik dan aplikatif.

Kedua narasumber sama-sama menekankan bahwa penyusunan proposal dengan pemerintah bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari passion untuk berkontribusi. Mereka mendorong dosen dan peneliti untuk terus memacu semangat, memanfaatkan peluang yang ada di daerah, dan membangun kerja sama dengan alumni serta jejaring Muhammadiyah.

Dengan harmonisasi akademisi dan birokrasi, hasil penelitian dapat memberi manfaat nyata dan memperkuat posisi FKIP UAD di tingkat nasional. Sebelum sesi berakhir peserta dan pemateri saling berdiskusi. Workshop ini tidak hanya mengasah kemampuan teknis dosen FKIP UAD dalam menyusun proposal, tetapi juga menumbuhkan kesadaran untuk beradaptasi dengan kebutuhan birokrasi.

Dengan memadukan kekuatan akademisi dan perspektif birokratis, dosen berperan aktif melahirkan gagasan yang relevan, solutif, dan berdampak nyata. Melalui kolaborasi ini, FKIP UAD memperkuat kontribusinya bagi pembangunan daerah sekaligus meneguhkan peran pendidikan tinggi sebagai mitra strategis dalam mewujudkan kemajuan bangsa.

(krln humas fkip)